KAYONG UTARA – Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara menggelar kegiatan Workshop Tindak Lanjut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait Penguatan Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kegiatan tersebut berlangsung di Mahkota Hotel, Sukadana, pada Senin (19/10).
Workshop ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kayong Utara serta para perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Kayong Utara.
Project Manager KREASI Muhammadiyah Kayong Utara, Rezky Farnanda, menjelaskan bahwa program ini didukung oleh berbagai pihak lintas lembaga dan mitra kemitraan.
“KREASI ini bermitra dengan Muhammadiyah, Artikel 33, Wahana Visi Indonesia, serta Stimulant Institute. Program ini juga didukung oleh Mitra Pendidikan Indonesia dengan pembina utama Kemendikbudristek dan Kemenag. Di tingkat daerah, pelaksanaan diturunkan langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Kayong Utara,” ujar Rezky.
Rezky menambahkan, program KREASI bersifat selektif dan hanya dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia.
“Tidak semua provinsi terpilih. Hanya ada empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Khusus di Kabupaten Kayong Utara, kegiatan ini didanai oleh Global Partnership for Education (GPE), yang merupakan konsorsium World Bank, UNICEF, dan UNESCO, serta disalurkan melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Pemerintah Australia memandang Pemerintah Indonesia sebagai mitra strategis,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading, menyoroti pentingnya keterlibatan dan kolaborasi tingkat desa dalam pemutakhiran data penanganan ATS.
“Pihak desa sebenarnya lebih tahu mengenai data riil anak tidak sekolah di wilayahnya. Maka dari itu, hari ini kawan-kawan kita undang untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait data tersebut. Kita perlu melakukan kerja sama untuk validasi dan perekaman data anak-anak yang belum terjangkau pendidikan,” kata Jumadi Gading.
Jumadi juga menegaskan komitmen Pemkab Kayong Utara terhadap keberlanjutan program pendidikan gratis yang telah dirintis sejak kepemimpinan bupati terdahulu.
“Sejak periode Pak Citra dan Pak Hildi sebelum Pak Romi, telah dicetuskan bahwa pendidikan di Kayong Utara harus gratis. Dari sisi akses, sebenarnya tidak ada masalah di kabupaten kita, bahkan di wilayah kepulauan sudah dibangun SMA oleh provinsi. Namun, tantangan saat ini juga terletak pada dukungan keluarga dan persepsi masyarakat yang menganggap lulus sekolah atau sarjana sama saja dengan yang tidak sekolah. Pola pikir dan persepsi inilah yang perlu kita benahi bersama,” pungkasnya. (Red)
About the Author
