PONTIANAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi unjuk rasa di depan selasar Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Senin (27/4).
Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa bendera organisasi, massa aksi menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus yang terjadi di Air Upas, Kabupaten Ketapang, yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Dalam orasinya di depan pintu masuk kantor gubernur, orator aksi menekankan bahwa masyarakat di Air Upas saat ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat rentetan peristiwa teror dan pembakaran yang belum terungkap sepenuhnya. Sebuah spanduk besar bertuliskan kritik tajam terhadap pemerintah dan aparat keamanan dibentangkan di barisan depan sebagai simbol kekecewaan.
“Jangan sampai kami yang di bawah ini menurunkan Bapak! Saat Bapak butuh suara kami, kami mendukung. Tapi mengapa saat ini terjadi kelalaian dalam kasus yang terjadi di Air Upas? Mengapa menganggap kasus ini sepele dan melalaikan suara rakyat?”, teriak salah satu orator melalui pengeras suara.
Massa aksi menuntut agar Gubernur Kalimantan Barat tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret untuk menjamin rasa aman warga di wilayah tersebut.
Mereka juga mengkritik kinerja aparat penegak hukum yang dianggap belum maksimal dalam menangkap dalang di balik konflik yang terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di depan kantor gubernur masih diwarnai dengan penyampaian aspirasi. Meskipun massa mendesak untuk bertemu langsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Gubernur Kalimantan Barat secara langsung di lokasi untuk menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut.
Tampak di lapangan, aksi ini dijaga ketat oleh sejumlah personel Satpol PP dan kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif. Solmadapar mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat pemerintah tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Air Upas. (Red)
About the Author
