KAYONG UTARA – Kepolisian Resor (Polres) Kayong Utara berhasil mengamankan seorang pria berinisial AD, warga di Kecamatan Simpang Hilir, atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Konferensi pers pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kayong Utara, AKBP Adi Prabowo, yang didampingi oleh Wakapolres, Kasat Reskrim, dan Kasat Narkoba di Mapolres Kayong Utara, Sukadana, pada Selasa (03/11).
Dalam keterangannya, Kapolres menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan kendaraan pengangkut BBM di wilayah hukum mereka.
“Terkait dengan penyalahgunaan distribusi BBM, kami Sat Reskrim Polres Kayong Utara berhasil mengungkap adanya tindak pidana di mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penguasaan pemerintah,” ujar Kapolres Kayong Utara, AKBP Adi Prabowo, saat konferensi pers.
Lebih lanjut, Kapolres merinci identitas terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh jajarannya.
“Yang kami amankan adalah berinisial AD, warga Tanjung Pelanduk, RT 18 RW 20, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara,” tambahnya.
Kronologis penangkapan bermula ketika tim Satreskrim melakukan penyelidikan di Jalan Rembayan, Dusun Rembayan, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, pada Jumat (23/10). Sekira pukul 07.00 WIB, petugas menghentikan satu unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh tersangka AD.
Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan 4 drum kapasitas masing-masing 200 liter serta 31 jerigen kapasitas masing-masing 20 liter yang berisi BBM jenis Pertalite. Berdasarkan hasil pengukuran resmi di Kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Ketapang, total keseluruhan barang bukti mencapai 1.370 liter.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. (Red)
About the Author
