KAYONG UTARA – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus bergerak aktif untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat di sektor-sektor strategis. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui rapat evaluasi alokasi kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di tingkat SPBU dan SPBN, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari.
Evaluasi ini sengaja digelar oleh pemerintah daerah guna menyelaraskan volume kuota BBM subsidi sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Fokus utamanya adalah kelompok masyarakat yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan sangat bergantung pada pasokan energi, meliputi nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa transportasi logistik dan penumpang.
Menurut Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, sektor-sektor produktif tersebut memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah, sehingga pemenuhan kebutuhan energi mereka wajib diprioritaskan.
“Hari ini kami rapat kembali untuk menyesuaikan kuota yang khusus diperuntukkan bagi nelayan, petani, UMKM, dan operator transportasi orang maupun barang. Ini bagian yang kami anggap sangat vital sehingga jangan sampai aktivitas sektor-sektor tersebut terganggu,” ujar Amru, usai memimpin rapat, Sukadana, Jumat (19/6).
Tidak hanya mengkaji ulang volume kuota, jajaran Pemkab Kayong Utara juga memetakan potensi penataan ulang titik-titik distribusi pada SPBU dan SPBN. Hal ini dilakukan demi mempermudah aksesibilitas dan menciptakan keadilan distribusi bagi masyarakat yang berhak.
Amru menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons cepat pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan sekaligus menjaga ritme aktivitas ekonomi masyarakat Kayong Utara agar tetap berjalan lancar.
“Evaluasi ini juga melihat kemungkinan adanya penyesuaian titik SPBU, sehingga nelayan, petani, operator transportasi orang dan barang dapat memperoleh jatah BBM subsidi dengan lebih baik sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amru menegaskan bahwa pihak pemkab sangat peka terhadap dinamika dan aspirasi warga terkait persoalan BBM. Meski regulasi serta kewenangan penuh atas pengelolaan dan distribusi BBM berada di tangan Pertamina dan BPH Migas, Pemkab Kayong Utara berkomitmen untuk tidak tinggal diam dan terus menyuarakan kondisi objektif di daerah ke tingkat pusat.
“Keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Karena itu, kami terus berupaya mencari solusi sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Wabup juga mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan proses birokrasi dan sinergi antarinstitusi yang kuat. Kendati demikian, pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat agar BBM subsidi mengalir ke sektor yang benar-benar produktif.
“Tentunya kami juga memohon maaf kepada segenap masyarakat Kayong Utara apabila kami belum dapat memenuhi segala keluh kesah masyarakat kami. Tapi yakinlah kami tetap berupaya, dengan segala kemampuan kami agar kondisi dapat diatasi,” ucapnya. (Red)
About the Author
