KAYONGUTARA – Sebuah rekaman video berdurasi singkat, sekitar lima detik, yang menampilkan perselisihan antara tenaga kesehatan (nakes) dan keluarga pasien di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, Sukadana, mendadak ramai diperbincangkan di platform media sosial sejak 10 Agustus 2026.
Unggahan tersebut langsung memantik perhatian publik, di mana muncul tudingan terkait lambatnya penanganan medis terhadap pasien. Selain itu, narasi yang berkembang di media sosial turut mengaitkan dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD. Kendati demikian, video pendek tersebut belum dapat memberikan gambaran utuh mengenai urutan kejadian maupun membuktikan kebenaran kabar yang beredar di kolom komentar warganet.
Gelombang kritik dari pengguna internet pun bermunculan. Akun Facebook Bu Erinka Alhmahrya, mempertanyakan efektivitas pelayanan bagi pengguna BPJS Kesehatan. Sementara itu, akun Daeng Libek menyentil profesionalisme nakes sebagai pelayan publik yang digaji dari pajak masyarakat, sembari menekankan pentingnya penguasaan diri saat menghadapi keluhan warga.
Menanggapi polemik yang kian membesar, manajemen RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I secara tegas menepis tuduhan penanganan yang lambat.
Direktur RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, Kasianus, menegaskan pasien telah mendapatkan pelayanan sejak pertama kali tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Menurut Kasianus, pelayanan yang diberikan meliputi asesmen medis, tindakan awal, pemberian terapi, pemeriksaan penunjang, hingga pemantauan oleh tim medis.
Pasien telah mendapatkan pelayanan sejak awal kedatangan di IGD. Kami memastikan setiap tindakan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan sesuai prosedur medis,” kata Kasianus.
Kasianus menerangkan bahwa setelah dievaluasi oleh tim dokter, pasien diputuskan perlu dirujuk ke rumah sakit lain guna penanganan medis lanjutan. Pihaknya kemudian langsung menjalin komunikasi intensif dengan rumah sakit tujuan.
Ia menambahkan, konfirmasi kesiapan dari rumah sakit penerima baru diperoleh sekitar pukul 19.22 WIB.
Menurut Kasianus, proses rujukan pasien tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan ambulans. Kepastian rumah sakit penerima juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Rujukan harus dipastikan aman dan berkesinambungan. Kami tidak bisa hanya memberangkatkan pasien tanpa memastikan rumah sakit tujuan siap menerima dan memberikan pelayanan lanjutan,” ujarnya.
Dengan penjelasan ini, pihak rumah sakit membantah narasi penelantaran pasien. Manajemen memastikan seluruh tahapan pengobatan dan mekanisme pengiriman pasien rujukan telah dieksekusi sesuai kondisi klinis serta SOP yang berlaku.
Mengingat video yang beredar hanya berdurasi lima detik, bukti visual tersebut belum memadai untuk menyimpulkan pemicu utama perselisihan maupun dinamika pelayanan dari awal kedatangan hingga rencana rujukan.
Untuk itu, guna mendalami duduk perkara secara objektif, dibutuhkan verifikasi lebih mendalam yang menghimpun keterangan utuh dari pihak keluarga, nakes yang bertugas, manajemen rumah sakit, serta figur publik yang ikut terseret dalam persoalan ini.
Masyarakat kini menantikan kejelasan komprehensif atas insiden tersebut apakah kemarahan dipicu oleh jeda waktu pelayanan, kesalahan komunikasi (miskomunikasi) di lapangan, atau hambatan teknis lain selama proses rujukan berlangsung. (Red)
About the Author
